Pilpres 2019 : Prabowo Sebut Pemerintah Ugal-ugalan, Ini Pembelaan Djarot

0
37
Pilpres 2019 : Prabowo Sebut Pemerintah Ugal-ugalan, Ini Pembelaan Djarot
Pilpres 2019 : Prabowo Sebut Pemerintah Ugal-ugalan, Ini Pembelaan Djarot

cairnenergy.org, Pilpres 2019 – Melalui akun Facebook, calon presiden Prabowo Subianto menjelaskan maksud dari kalimat, “Make Indonesia Great Again“. Bukan hanya itu, dia mengkritik Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, dengan sebutan ugal-ugalan.

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat, mengatakan wajar jika Prabowo berpendapat seperti itu. Sebab, Prabowo tak punya pengalaman memerintah.

Ya maklum. Karena Pak Prabowo kan belum pernah punya pengalaman di pemerintahan. Jadi dimaklumi,” ucap Djarot di Posko Cemara, Jakarta, Selasa 16 Oktober 2018.

Mantan Cagub DKI Jakarta menegaskan, Prabowo hanya mempunyai pengalaman saat berseragam TNI. Selepasnya, tidak pernah menduduki posisi di pemerintahan, sehingga tak mengetahui dinamika yang ada dalam pemerintahan.

“Beliau kan pernah di militer, tapi belum pernah memimpin di wali kota, misalnya, gubernur, kan belum pernah sama sekali. Sehingga kalau belum memahami dinamika yang ada di birokrasi, ya harap maklum,” jelas Djarot.

Kritikan Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menuliskan pemikirannya di akun Facebook. Salah satunya mengkritik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.

Di era reformasi, kita percaya demokrasi bisa menjadi sarana untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Masa transisi kita lalui di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarno Putri. Sementara perubahan-perubahan mulai kita rasakan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan-perubahan itu sebagian kita rasakan dengan cepat, sebagian lainnya terus tumbuh dan berproses.

Para pendahulu kita mampu meninggalkan jejak perubahan untuk Indonesia karena mereka membawa karakter kepemimpinan yang sama yaitu: kepemimpinan yang kuat, kepastian hukum dan harmonisnya hubungan antar lembaga negara. Sesuatu hal yang langka kita temukan sekarang.

Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementerian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara.

Sekarang, saudara sekalian-sekalian, kenapa terdengar nada-nada sumbang yang ketakutan terhadap gagasan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Kenapa bergema nada-nada khawatir dari keinginan untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, menjadikan Indonesia untuk orang Indonesia.